BOLMUT ,swararakyat.id — Pagi belum terlalu tinggi ketika aktivitas tak biasa terlihat di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Senin (28/9/2026).
Sekitar pukul 08.30 WITA, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak masuk ke sejumlah kantor pemerintahan. Bukan kunjungan administratif. Kali ini, penyidik datang membawa mandat penyidikan: mencari bukti-bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang menjerat Bupati Bolmut Sirajudin Lasena.
Tujuh titik pemerintahan menjadi sasaran penggeledahan.
Kantor Bupati Bolmut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pendidikan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Dinas Pertanian didatangi penyidik.
Rentetan penggeledahan ini memperlihatkan bahwa perkara tersebut tidak berhenti pada penetapan tersangka dan penahanan Sirajudin.
KPK kini bergerak menelusuri jejak dokumen, transaksi dan kemungkinan bukti lain di sejumlah simpul pemerintahan yang berkaitan dengan pengadaan maupun pelayanan publik.
Dari Fee Proyek ke Jejak Gratifikasi
Perkara ini sebelumnya mencuat melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 21 September 2026.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK mengungkap dugaan adanya pematokan fee proyek sebesar 10 persen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut.
Nama Sirajudin Lasena kemudian masuk dalam pusaran perkara dan ditetapkan sebagai tersangka.
Tak berhenti di dugaan fee proyek, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi dengan nilai sekitar Rp11,14 miliar selama periode 2023–2026.
Angka tersebut membuat arah penyidikan menjadi semakin luas: dari dugaan praktik pemotongan atau pemberian fee dalam proyek pemerintah hingga aliran penerimaan yang kini sedang ditelusuri penyidik.
Tujuh Kantor, Satu Benang Merah
Penggeledahan di tujuh SKPD bukan sekadar pencarian dokumen secara terpisah.
Lokasi-lokasi tersebut berada dalam rantai pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengadaan, pelayanan publik maupun program pemerintah daerah.
Penyidik mendatangi:
- Kantor Bupati Bolmut
- Dinas PUTR Bolmut
- Dinas Pendidikan Bolmut
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Dinas Kesehatan Bolmut
- Dinas Lingkungan Hidup Bolmut
- Dinas Pertanian Bolmut
Dari ruang-ruang perkantoran itulah penyidik mencari dokumen atau barang yang dianggap memiliki hubungan dengan perkara.
Namun hingga Senin petang, KPK belum mengumumkan secara lengkap barang bukti maupun dokumen apa saja yang telah diamankan dari masing-masing lokasi.
Di titik inilah penggeledahan menjadi penting.
Sebab, dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, administrasi proyek, komunikasi kedinasan maupun catatan transaksi dapat menjadi bagian dari rangkaian pembuktian apabila memang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik.
Rp200 Juta dari OTT
Sebelumnya, dalam OTT pada 21 September 2026, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp200 juta yang ditemukan di sejumlah lokasi.
Sehari setelah operasi tersebut, Sirajudin ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
Kini, tepat sepekan setelah penetapan tersangka, penyidik kembali bergerak.
Jika OTT merupakan pintu masuk, maka penggeledahan tujuh kantor pemerintahan menjadi bagian dari upaya memperkuat konstruksi perkara melalui bukti-bukti yang berada di lingkungan pemerintahan daerah.
Apa yang Dicari KPK?
Pertanyaan besarnya kini bukan lagi sekadar siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Yang juga menjadi perhatian adalah sejauh mana dugaan fee proyek 10 persen itu berjalan, siapa saja yang mengetahui atau terlibat, serta bagaimana dugaan gratifikasi Rp11,14 miliar tersebut terbentuk dan mengalir.
Penggeledahan di sejumlah SKPD dapat memberikan ruang bagi penyidik untuk mencocokkan keterangan para pihak dengan dokumen maupun barang bukti yang ditemukan.
Namun, sampai ada keterangan resmi KPK, belum dapat disimpulkan bahwa seluruh pejabat atau pegawai pada tujuh SKPD tersebut terlibat dalam perkara.
Penggeledahan adalah bagian dari proses penyidikan untuk mencari dan mengamankan bukti.
Kini perhatian publik Bolmut tertuju pada satu hal:
Apa yang ditemukan KPK dari tujuh kantor tersebut?
Jawabannya akan sangat menentukan ke mana arah penyidikan perkara Sirajudin Lasena berikutnya.