MANADO, swarakyat.id – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sulawesi Utara menggelar pertemuan untuk membahas strategi menghadapi dinamika informasi di media sosial serta memperkuat narasi positif mengenai program dan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Pertemuan berlangsung selama dua hari, pada 6–7 Agustus 2026, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.
Ketua FKDM Sulawesi Utara, Stevie Sumampouw, mengungkapkan bahwa pertemuan ini dipicu oleh meningkatnya dinamika di media sosial yang dinilai memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah daerah, termasuk isu yang berpotensi mendiskreditkan gubernur.
“Membahas masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini di media sosial yang menyerang Pemprov. Ada indikasi mendiskreditkan gubernur, di mana beredar isu ada dua matahari. Bagi kami tim pejuang, matahari cuma satu. Tujuannya menganulir dan mengantisipasi kegaduhan,” ujar Stevie.
Forum menyepakati perlunya langkah komunikasi yang lebih terstruktur agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Stevie juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Utara untuk turut memberikan pencerahan dan penjelasan apabila muncul kritik atau informasi yang berkembang di media sosial.
“Mengimbau ASN/PNS se-Sulut tolong memberikan pencerahan ataupun apabila ada tanggapan-tanggapan yang ada di media sosial yang bersifat mengkritik, mohon ASN/PNS juga bisa menjelaskan, karena pemerintah tidak anti kritik,” tegasnya.
Wakil Ketua FKDM Sulawesi Utara, Meyvo Rumengan, menilai perkembangan media sosial telah membentuk berbagai opini publik yang perlu disikapi melalui komunikasi yang lebih efektif.
Dalam forum tersebut juga muncul gagasan agar sekitar 18.000 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ikut menyebarluaskan informasi mengenai capaian pembangunan dan program pemerintah melalui media sosial.
Selain membahas komunikasi publik, FKDM juga menyoroti sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan dan stabilitas daerah.
Anggota FKDM, Jeremi Damongilala, mengusulkan peningkatan efektivitas anggaran FKDM, optimalisasi penyerapan anggaran pusat untuk proyek strategis, penguatan komunikasi ketahanan pangan, serta langkah menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Anggota FKDM lainnya, Abdullah, mengusulkan keterlibatan jaringan Cyber Muhammadiyah Sulawesi Utara dalam memperkuat literasi digital dan menjaga stabilitas informasi di ruang siber.
Perwakilan Kesbangpol Sulawesi Utara turut memaparkan sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam deteksi dini, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), dinamika pembangunan rumah ibadah di Tomohon, serta isu keamanan di Ratatotok.
Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati sejumlah agenda, termasuk pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, studi banding terkait pengawasan orang asing, serta penyusunan rencana anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas FKDM.(*)