Penulis: Editor

​ Oleh ; Stefy Edwin Tanor SE, Ak, MM ​Memasuki satu tahun masa bakti kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay di Sulawesi Utara, kita dihadapkan pada sebuah potret ekonomi yang menarik untuk dibedah secara objektif. Sebagai daerah yang secara geopolitik menjadi gerbang Pasifik, angka-angka pertumbuhan yang dirilis baru-baru ini memberikan angin segar sekaligus tantangan reflektif bagi kita semua. Harus diapresiasi kepemimpinan di Sulawesi Utara yg relatif baru namun memberi angka pertumbuhan ekonomi yg hebat dan prestisius. ​Panggung Depan: Apresiasi atas Stabilitas Makro ​Jika kita membaca laporan ekonomi terbaru, tidak sulit untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi. Pertumbuhan…

​ Oleh: Stefy Edwin Tanor, SE,Ak, MM ​ Pendahuluan: Romantisme Otonomi yang Terpasung ​Otonomi daerah di Indonesia, yang lahir dari rahim Reformasi 1998, sejatinya adalah sebuah janji suci tentang pendewasaan politik dan efektivitas pelayanan publik. Ia adalah sebuah antitesis terhadap sentralisme akut Orde Baru yang memandang daerah hanya sebagai barisan “pajangan” administratif. Namun, dua dekade berlalu, kita menyaksikan sebuah tren regresif yang cukup menggelitik nalar akademik. Pemerintahan daerah hari ini seolah sedang dipaksa menelan pil pahit berupa “resentralisasi halus”. ​Salah satu manifestasi yang paling nyata adalah pengetatan kendali Pemerintah Pusat dalam pengangkatan jabatan-jabatan strategis di daerah—mulai dari Sekretaris Daerah, Inspektur,…

Oleh: Dahlan Iskan Ini perkembangan genting –tidak hanya penting. Serial tulisan dari Mesir pun harus saya hentikan dulu. Diganti tulisan yang bersifat menghibur berikut ini. Saya sih bisa membaca kegundahan pikiran Presiden Donald Trump sekarang ini: “Amerika Serikat ini diajak maju saja kok sulit sih!?” Trump tidak hanya gundah. Ia geram. Marah. Jengkel. Semua jadi satu. Apalagi ia tidak berpuasa Ramadan. Emosinya meledak seketika –dasar ia tipe orang yang meledak-ledak. Tapi yang dihadapi kali ini adalah lembaga yang kekuasaannya lebih tinggi dari Presiden Amerika: Mahkamah Agung negara federal. Presiden Trump bisa marah pada mereka tapi tidak bisa kalau tidak melaksanakan…

Oleh: Stefy Edwin Tanor, SE, Ak, MM Dua dekade pasca-fajar reformasi menyingsing, roh desentralisasi di Indonesia tampak sedang mengalami sesak napas yang akut. Otonomi daerah, yang sejatinya lahir sebagai antitesis dari sentralisme Orde Baru, kini seolah sedang ditarik kembali ke pusat melalui “pintu belakang” birokrasi. Kita tidak lagi melihat ancaman militeristik atau politik koersif, melainkan sebuah bentuk penjinakan baru yang lebih halus namun mematikan: imperialisme administrasi. Melalui jaring-jaring Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang kaku dan digitalisasi yang sentralistik, kreativitas daerah kini mati di ujung kursor aplikasi. Digital Taylorism dan Penyeragaman Rasa Masalah mendasar dari manajemen publik kita hari ini…

Catatan Akhir Pekan : Raymond Kex Mudami Sengaja saya endapkan beberapa hari dari momentum perayaan 1 tahun kepemimpinan top eksekutif, sembari memberi ruang berbagai opini terpapar. Sabtu akhir pekan, saya merangkai narasi seringan mungkin, sembari mengisi lembar malam di kota ini. Satu tahun pemerintahan bukanlah musim penghakiman. Ia adalah musim pencerminan. Di ruang publik, suara bersahut-sahutan: ada yang menyebut berhasil, ada yang menggelar daftar kegagalan. Media sosial pun menjelma arena opini—kadang jernih, kadang keruh oleh kepentingan. Padahal sesungguhnya, raport itu tidak perlu terlalu diperdebatkan dengan nada mendikte. Ia kasatmata. Ia teramati. Ia terasa. Jalan yang mulus atau tetap berlubang. Pelayanan…

​Oleh: Stefy Edwin Tanor SE, Ak, MM (Dir.Eksekutiv. FORTRAN) ​Reformasi birokrasi seringkali hanya berakhir menjadi tumpukan regulasi di atas meja kerja. Di lingkungan kementerian, kita sering mendengar rujukan besar seperti Reinventing Government milik Osborne atau konsep New Public Service. Namun, sebagai pemikir teknokratis yang mengamati persinggungan antara manajemen modern dan realitas pemerintahan, terlihat jelas adanya jurang yang lebar antara teks akademis dengan realitas pelayanan publik di daerah. ​Paradoks Digitalisasi: Pindah Meja, Bukan Pindah Pola Pikir ​Saat ini, pemerintah pusat melalui Kemendagri gencar mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara teknokratis, ini adalah langkah maju. Namun, dalam kacamata akuntansi manajemen, digitalisasi tanpa simplifikasi prosedur hanyalah pemborosan investasi. ​Banyak instansi terjebak pada fenomena “otomasi inefisiensi”. Kita mendigitalisasi proses yang sebenarnya sudah cacat sejak dalam logika…

Oleh: Vebry Tri Haryadi, Praktisi Hukum, Mantan Jurnalis Penarikan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Sulut-Gorontalo (BSG) bukan sekadar keputusan administratif. Ia adalah simbol retaknya kepercayaan. RKUD adalah “urat nadi” keuangan daerah, tempat seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah disimpan dan dikelola. Ketika rekening itu dipindahkan, pesan yang disampaikan sangat jelas yaitu ada persoalan serius yang tak lagi bisa ditutup dengan narasi formalitas. BSG bukan bank swasta biasa. Ia adalah bank pembangunan daerah (BPD), berdiri dari penyertaan modal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Artinya, bank ini hidup dari uang rakyat. Maka standar etika dan tata kelolanya…

Vebry Tri Haryadi, Praktisi Hukum, Mantan Jurnalis Pengangkatan Komisaris Utama Bank SulutGo (BSG) adalah keputusan politik yang tidak bisa dipoles hanya dengan kalimat “sudah sesuai prosedur”. Publik Sulawesi Utara berhak menuntut lebih dari sekadar legalitas formal. Yang dipertaruhkan bukan kursi jabatan, melainkan kredibilitas bank milik rakyat. Fakta tidak bisa dihapus: 1 Maret 2019, Pemerintah Kota Manado memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo ke BNI. RKUD adalah pusat seluruh arus uang APBD, gaji ASN, proyek pembangunan, belanja daerah. Dalam sistem keuangan daerah, itu adalah jantung fiskal. Secara hukum, kepala daerah memang memiliki diskresi, yakni kewenangan mengambil keputusan dalam…

(Sebuah Epik ala Ramoy M Luntungan) Catatan : Reymoond ‘Kex’ Mudami Pada akhirnya, kekuasaan selalu menguji bukan saat seseorang naik— tetapi saat ia turun. Ramoy Markus Luntungan (RML) tidak meninggalkan kursi Komisaris Utama Bank SulutGo dengan riuh. Ia tidak menegosiasikan sisa waktu. Ia tidak merawat bayang-bayang jabatan. Ia melakukan sesuatu yang sederhana—tetapi justru karena kesederhanaannya, menjadi besar: mobil dinas itu ia kembalikan segera. Tanpa aba-aba. Tanpa drama. Tanpa jeda. Di ruang publik yang sering permisif pada kelenturan etika, tindakan itu seperti garis tegas yang ditarik di atas pasir: di sini batasnya. Jabatan adalah amanah. Ketika amanah selesai, atributnya kembali. Tetapi…

Oleh: Vebry Tri Haryadi Praktisi Hukum, mantan Jurnalis Gagasan Bank Sulut Go atau bank daerah yang maju, modern, dan berdaya saing, akan selalu terdengar indah di pidato seremonial. Namun gagasan itu runtuh di meja praktik ketika jabatan komisaris dan direksi justru diisi oleh figur yang tidak memiliki kompetensi dan pengalaman perbankan. Di titik inilah harus dikatakan dengan tegas: bank bukan ruang kompromi politik. Perbankan adalah industri berbasis kepercayaan, kehati-hatian, dan manajemen risiko. Ia bukan lembaga sosial, apalagi tempat belajar sambil jalan. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menempatkan…