Penulis: Editor
JURNAL ILMIAH
Oleh: Dr. Reinhard Tololiu — Kajari Tomohon Dalam A Theory of Justice, John Rawls (81), filsuf politik, Harvard University, A Theory of Justice (1971), Harvard University Press, mengingatkan bahwa keadilan pertama-tama harus diukur dari bagaimana lembaga publik mengatur kebebasan dan melindungi mereka yang paling rentan. Gagasan itu terasa sangat dekat ketika kita melihat Angkutan Lebaran 2026. Di tengah proyeksi pergerakan 143,91 juta orang, mudik tidak lagi dapat dibaca sebagai arus musiman yang teknis semata, melainkan sebagai cermin mutu peradaban kita: apakah negara, operator, dan masyarakat sanggup memperlakukan mobilitas warga sebagai hak yang bermartabat, bukan sekadar statistik yang harus dilancarkan. Isu…
Laporan: Reymoond Kex Mudami MANADO,swararakyat.id – Pagi baru saja merekah ketika perahu motor kecil meninggalkan daratan Manado menuju Pulau Manado Tua. Ombak belum sepenuhnya tenang, tetapi perjalanan harus dilakukan. Di wilayah kepulauan seperti Bunaken Kepulauan, laut bukan penghalang. Ia adalah jalan pelayanan. Di atas perahu itu, Camat Bunaken Kepulauan Imanuel Mandak bersama staf kecamatan menyeberang menuju Kelurahan Manado Tua Dua. Tujuan mereka sederhana namun penting: bertemu warga dalam kegiatan Program Keamanan Lingkungan (Prokamling). Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WITA itu menghadirkan Kapolsek Bunaken Kampung IPTU Eko Feryyanto, Danramil 1309 Letda Inf. Marpin, Ketua PKK Kecamatan Grace Tumbel,…
Oleh ; Stefy Edwin Tanor SE, Ak, MM Memasuki satu tahun masa bakti kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay di Sulawesi Utara, kita dihadapkan pada sebuah potret ekonomi yang menarik untuk dibedah secara objektif. Sebagai daerah yang secara geopolitik menjadi gerbang Pasifik, angka-angka pertumbuhan yang dirilis baru-baru ini memberikan angin segar sekaligus tantangan reflektif bagi kita semua. Harus diapresiasi kepemimpinan di Sulawesi Utara yg relatif baru namun memberi angka pertumbuhan ekonomi yg hebat dan prestisius. Panggung Depan: Apresiasi atas Stabilitas Makro Jika kita membaca laporan ekonomi terbaru, tidak sulit untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi. Pertumbuhan…
Oleh: Stefy Edwin Tanor, SE,Ak, MM Pendahuluan: Romantisme Otonomi yang Terpasung Otonomi daerah di Indonesia, yang lahir dari rahim Reformasi 1998, sejatinya adalah sebuah janji suci tentang pendewasaan politik dan efektivitas pelayanan publik. Ia adalah sebuah antitesis terhadap sentralisme akut Orde Baru yang memandang daerah hanya sebagai barisan “pajangan” administratif. Namun, dua dekade berlalu, kita menyaksikan sebuah tren regresif yang cukup menggelitik nalar akademik. Pemerintahan daerah hari ini seolah sedang dipaksa menelan pil pahit berupa “resentralisasi halus”. Salah satu manifestasi yang paling nyata adalah pengetatan kendali Pemerintah Pusat dalam pengangkatan jabatan-jabatan strategis di daerah—mulai dari Sekretaris Daerah, Inspektur,…
Oleh: Dahlan Iskan Ini perkembangan genting –tidak hanya penting. Serial tulisan dari Mesir pun harus saya hentikan dulu. Diganti tulisan yang bersifat menghibur berikut ini. Saya sih bisa membaca kegundahan pikiran Presiden Donald Trump sekarang ini: “Amerika Serikat ini diajak maju saja kok sulit sih!?” Trump tidak hanya gundah. Ia geram. Marah. Jengkel. Semua jadi satu. Apalagi ia tidak berpuasa Ramadan. Emosinya meledak seketika –dasar ia tipe orang yang meledak-ledak. Tapi yang dihadapi kali ini adalah lembaga yang kekuasaannya lebih tinggi dari Presiden Amerika: Mahkamah Agung negara federal. Presiden Trump bisa marah pada mereka tapi tidak bisa kalau tidak melaksanakan…
Oleh: Stefy Edwin Tanor, SE, Ak, MM Dua dekade pasca-fajar reformasi menyingsing, roh desentralisasi di Indonesia tampak sedang mengalami sesak napas yang akut. Otonomi daerah, yang sejatinya lahir sebagai antitesis dari sentralisme Orde Baru, kini seolah sedang ditarik kembali ke pusat melalui “pintu belakang” birokrasi. Kita tidak lagi melihat ancaman militeristik atau politik koersif, melainkan sebuah bentuk penjinakan baru yang lebih halus namun mematikan: imperialisme administrasi. Melalui jaring-jaring Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang kaku dan digitalisasi yang sentralistik, kreativitas daerah kini mati di ujung kursor aplikasi. Digital Taylorism dan Penyeragaman Rasa Masalah mendasar dari manajemen publik kita hari ini…
Catatan Akhir Pekan : Raymond Kex Mudami Sengaja saya endapkan beberapa hari dari momentum perayaan 1 tahun kepemimpinan top eksekutif, sembari memberi ruang berbagai opini terpapar. Sabtu akhir pekan, saya merangkai narasi seringan mungkin, sembari mengisi lembar malam di kota ini. Satu tahun pemerintahan bukanlah musim penghakiman. Ia adalah musim pencerminan. Di ruang publik, suara bersahut-sahutan: ada yang menyebut berhasil, ada yang menggelar daftar kegagalan. Media sosial pun menjelma arena opini—kadang jernih, kadang keruh oleh kepentingan. Padahal sesungguhnya, raport itu tidak perlu terlalu diperdebatkan dengan nada mendikte. Ia kasatmata. Ia teramati. Ia terasa. Jalan yang mulus atau tetap berlubang. Pelayanan…
Oleh: Stefy Edwin Tanor SE, Ak, MM (Dir.Eksekutiv. FORTRAN) Reformasi birokrasi seringkali hanya berakhir menjadi tumpukan regulasi di atas meja kerja. Di lingkungan kementerian, kita sering mendengar rujukan besar seperti Reinventing Government milik Osborne atau konsep New Public Service. Namun, sebagai pemikir teknokratis yang mengamati persinggungan antara manajemen modern dan realitas pemerintahan, terlihat jelas adanya jurang yang lebar antara teks akademis dengan realitas pelayanan publik di daerah. Paradoks Digitalisasi: Pindah Meja, Bukan Pindah Pola Pikir Saat ini, pemerintah pusat melalui Kemendagri gencar mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara teknokratis, ini adalah langkah maju. Namun, dalam kacamata akuntansi manajemen, digitalisasi tanpa simplifikasi prosedur hanyalah pemborosan investasi. Banyak instansi terjebak pada fenomena “otomasi inefisiensi”. Kita mendigitalisasi proses yang sebenarnya sudah cacat sejak dalam logika…
Oleh: Vebry Tri Haryadi, Praktisi Hukum, Mantan Jurnalis Penarikan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Sulut-Gorontalo (BSG) bukan sekadar keputusan administratif. Ia adalah simbol retaknya kepercayaan. RKUD adalah “urat nadi” keuangan daerah, tempat seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah disimpan dan dikelola. Ketika rekening itu dipindahkan, pesan yang disampaikan sangat jelas yaitu ada persoalan serius yang tak lagi bisa ditutup dengan narasi formalitas. BSG bukan bank swasta biasa. Ia adalah bank pembangunan daerah (BPD), berdiri dari penyertaan modal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Artinya, bank ini hidup dari uang rakyat. Maka standar etika dan tata kelolanya…