MELONGUANE, Swararakyat.id — Persoalan listrik di Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi salah satu warisan ‘turun – temurun’ sejak dimekarkan dari Kabupaten Sangihe 2002 silam.
Silih berganti pimpinan daerah sejak Frits T. Tumimbang selaku pejabat Bupati pertama hingga kini masa pemerintahan Bupati Welly Titah dan Wakil Bupati Anisa Gretsya Bambungan, upaya demi upaya dilakukan untuk menyelesaikan persolan listrik di tanah Porodisa.
Bahkan yang terakhir, Bupati Welly Titah dan Wakil Bupati Anisa Gretsya Bambungan bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah didampingi Ketua DPRD Talaud Engelbertus Tatibi mendatangi Kantor Pusat PLN di Jakarta, untuk mencari solusi masalah listrik di Talaud.
“Memang persoalan listrik ini sangat penting untuk segera diselesaikan. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati pun sudah berupaya untuk mencari solusi agar masalah listrik di Talaud bisa segera diselesaikan. Langkah itu pun dibuktikan dengan ketambahan 4 unit mesin pembangkit listrik,” ucap Staff Khusus Bupati Talaud, Antonius Tucunan, S.Th, Jumat (27/02/2026).
Dirinyapun menegaskan sekalipun sebagai pemimpin Daerah, WT – AGB punya kewenangan yang terbatas dalam menyelesaikan persoalan listrik tersebut.
“PLN adalah BUMN, jadi tidak serta – merta bisa diselesaikan dengan APBD. Makanya sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati melakukan lobby ke Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, agar persoalan listrik di Talaud bisa segera terselesaikan,” tambahnya.
Tucunan juga mengimbau agar masyarakat senantiasa bijak dalam menyikapi informasi – Informasi yang senantiasa menjelekkan nama baik WT – AGB lewat media sosial.
“Kita jangan cepat terpengaruh dengan postingan – postingan media sosial yang terkesan menjelekkan nama Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Mari sama – sama kita buka pandangan cakrawala berfikir kita, jika memang mereka benar – benar ingin memberikan kritik untuk kepentingan membangun tanah Porodisa, kenapa tidak mengkritik dengan santun serta menggunakan jalur yang tepat, ataupun menggunakan akun asli jika kritik itu dilakukan lewat media sosial,” tandasnya.
Ia pun berharap, jika ada masyarakat ataupun oknum yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada Pempin Daerah, bisa dilakukan lewat jalur yang tepat.
“Pemerintahan WT – AGB bukanlah pemerintahan yang ‘anti kritik’. Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, serta kami semua terbuka atas masukan dan saran, terlebih untuk kepentingan bersama membangun tanah Porodisa, asalkan itu dilakukan dengan cara yang tepat, bukan dengan menyebarkan narasi yang memprovokasi dan lebih mengarah ke fitnah, terlebih dengan kalimat yang menyerang kehormatan dengan berlindung dibalik ‘Anonym’. Itu bukanlah sikap dan sifat manusia terhormat. Mari kita bangun Talaud di Periode ini tanpa adanya saling fitnah, kita sama – sama bergandengan tangan membawa daerah ini ke arah yang lebih baik sebagai sesama anak – anak Porodisa,” pungkas Tucunan.