MANADO,swararakyat.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo kini tengah memproses pembukaan rekening bagi jajaran 7.000 Aparat Sipil Negara (ASN) dan bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai bukti keseriusannya memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo (BSG) ke Bank Tabungan Negara (BTN).
Proses tersebut kini menunggu restu dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, mengatakan proses peralihan RKUD dari BSG ke BTN tinggal menunggu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Peralihan RKUD dilakukan usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Gorontalo dan Bank BTN, beberapa waktu lalu.
“Pengintegrasian SIPD RI dengan sistem yg ada di Bank BTN, sudah dikonsultasikan ke Pusdatin Kemendagri, tinggal menunggu penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara 3 pihak yaitu Pusdatin, Pemkot Gorontalo dan Bank BTN,” ujarnya seperti dikutip dari mediakontras.com
Nuryanto menjelaskan dokumen yang telah diserahkan Pemkot Gorontalo ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu antara lain:
- SK Wali Kota tentang penempatan dana RKUD di Bank BTN
- Nomor Rekening Kas Umum Daerah yang baru di Bank BTN
- SK pengangkatan Wali Kota dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemkot Gorontalo dan Bank BTN
Dikatakan, proses permohonan persetujuan ke DJPK Kemenkeu sudah disampaikan dengan tembusan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Kita tinggal menunggu jawab resmi dari DJPK Kemenkeu.
Dia mengakui pemindahan saldo RKUD dari BSG ke BTN masih menunggu surat resmi, namun proses pembukaan rekening BTN untuk bendahara dan sekitar 7.000 pegawai Pemkot sudah berlangsung.
Menurut Nuryanto pemindahan ini mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 126.
“Dimana bunyi pasal tersebut Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang sehat dan ditetapkan oleh kepala daerah,” paparnya.
Ia menyebut, langkah ini bagian dari tuntutan kemajuan perbankan dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
“Tentunya Pemkot Gorontalo butuh bank RKUD yang mampu memberikan pelayanan cepat, akurat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Pemilihan Bank BTN, kata Nuryanto, sudah melalui kajian dan Pemkot Gorontalo memilih Bank BUMN yang memiliki teknologi tinggi, pelayanan prima, kemudahan akses bagi UMKM serta kemudahan kredit perumahan bagi masyarakat Kota Gorontalo.
Seperti yang sudah diberitakan, langkah yang diambil Pemkot Gorontalo ini merupakan imbas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) BSG yang sedikitpun tak memandang andil wilayah Gorontalo sebagai pemegang saham bank itu.
Padahal dari Outstanding Rp 16 triliun, sekitar Rp 4 Triliun sampai dengan Rp 4,5 T berasal dari wilayah Gorontalo. Artinya ada porsi kredit Gorontalo sebesar 25 % sampai dengan 30 %.
Coba dibayangkan bila itu bermasalah, kira-kira berapa Non Performing Loan (NPL, kredit macet) yang harus ditanggung BSG ? Bukankah ada di kisaran 25 %- 30%?. Sementara batas toleransi yg diperkenankan hanya hanya 3,5%.
Untuk menutup itu, biasanya bank sudah menyiapkan dana cadangan yang disebut CKPN. Pertanyaannya berapa nilai yang harus dibentuk ?.
Dengan kondisi seperti itu, apakah target laba Rp 400 miliar yang dibebankan kepada direksi, saat YSK masih bertoleransi mempertahankan seluruh personelnya, masih realistiskah ?
Ini baru efek Gorontalo. Jikapun langkah ini juga diikuti seluruh kepala daerah Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang juga tokohnya ikut “terpinggirkan” dalam RUPS-LB, berapa risiko yang harus ditanggung Sulawesi Utara hanya karena ikut sikap YSK?
Tujuh pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai pemegang saham Bank SulutGo (BSG).
Secara akumulatif, total nominal saham di BSG ini mencapai Rp235.068.900.000 atau Rp 235 miliar.
Jumlah itu setara dengan 19,34 persen dari total keseluruhan saham BSG yang mencapai Rp1,2 triliun.
Kekuatan saham ini menjadikan Gorontalo signifikan dalam pengambilan keputusan strategis di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk dalam menentukan arah kebijakan, evaluasi kinerja, hingga penunjukan jajaran direksi dan komisaris.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
- Pemprov Gorontalo: Rp72.978.500.000 (5,79 persen)
- Pemkab Boalemo: Rp48.161.200.000 (3,82 persen )
- Pemkot Gorontalo: Rp34.024.300.000 (2,70 persen )
- Pemkab Gorontalo: Rp25.838.600.000 (2,05 % )
- Pemkab Gorontalo Utara: Rp22.699.600.000 (1,80 % )
- Pemkab Pohuwato: Rp18.458.500.000 (1,46 % )
- Pemkab Bone Bolango: Rp13.015.400.000 (1,03 % )
Meski saham terbesar masih dikuasai Pemprov Sulawesi Utara (35,88 % ) dan PT Mega Corpora (24,82 % ), posisi Gorontalo berpotensi menjadi penentu jika terjadi dinamika tarik-menarik dalam forum RUPS.
Corporate Secretary BSG, Hence Rumende ketika dikonfirmasi via whatsapp mengatakan kalau isu tersebut dirinya juga baru dengar.
” Baru dengar ini. Tapi kalo lihat nda mungkin 7000. Datanya mungkin keliru,” tulis Pak Hence di whatsapp.
Ditulisnya pula, isu pindah ke bank lain,sejak selesai RUPS tanggal 9 April 2025.(*)